BAP, Cikarang – Malaysia telah melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi navigasi Waze, milik perusahaan induk Google, Alphabet. Larangan itu diumumkan dengan alasan kekhawatiran keamanan yang dikaitkan dengan asal-usul aplikasi tersebut di Israel. Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memerintahkan pelarangan tersebut "untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel," demikian pernyataan kantornya pada Rabu (21/10/2026). Diwartakan Reuters, sehari sebelumnya, Anwar menyatakan melalui unggahan di Facebook bahwa pemerintah sedang meninjau potensi risiko keamanan yang muncul dari penggunaan Waze, yang menurutnya "terikat oleh hukum Israel."
Ia menyarankan penggunaan TuJu—aplikasi pemetaan lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia—sebagai alternatif. Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia, Shamsul Azri Abu Bakar, menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri kini dilarang menggunakan Waze. Hal ini tertuang dalam surat tertanggal Selasa yang ditujukan kepada para kepala lembaga pemerintah. Surat tersebut, yang telah ditinjau oleh Reuters, menyebutkan bahwa arahan yang harus segera dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Anwar. Seorang pejabat di Departemen Perdana Menteri telah mengonfirmasi keaslian surat tersebut. Waze, yang didirikan di Israel, menggunakan sinyal satelit dan data yang bersumber dari para pengemudi untuk menyajikan informasi lalu lintas secara real-time. Aplikasi ini diakuisisi oleh Google—bagian dari Alphabet—pada tahun 2013.
