BAP, Cikarang – Iran menolak proposal gencatan senjata dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Media pemerintah Iran melaporkan, keputusan itu disampaikan melalui Pakistan sebagai mediator.
Penolakan ini muncul meski Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran.
Iran tolak gencatan senjata
Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, pada Senin (4/6/2026) menyebut Teheran telah menyampaikan tanggapan terhadap proposal Amerika Serikat melalui Pakistan, yang disebut sebagai mediator kunci.
“Iran telah menyampaikan kepada Pakistan responsnya terhadap proposal Amerika untuk mengakhiri perang,” tulis IRNA, tanpa merinci isi tawaran dari pihak AS, sebagaimana dikutip AFP.
Dalam respons tersebut—yang dituangkan dalam 10 poin—Iran secara tegas menolak gencatan senjata sementara.
“Iran telah menolak gencatan senjata dan menegaskan perlunya mengakhiri konflik secara definitif,” lanjut laporan itu.
Tegaskan hanya mau akhir perang permanen
Pejabat diplomatik Iran menegaskan bahwa gencatan senjata tidak cukup untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan.
“Kami tidak akan hanya menerima gencatan senjata,” ujar Mojtaba Ferdousi Pour, kepala misi diplomatik Iran di Cairo.
“Kami hanya menerima berakhirnya perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi,” tegasnya.
Ancaman Trump pada Iran
Penolakan Iran datang di tengah ultimatum dari Presiden AS Donald Trump.
Ia memperingatkan bahwa jika Teheran tidak menyetujui akses bebas bagi pelayaran di Selat Hormuz hingga batas waktu tertentu, AS akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur penting Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.
Perang yang telah berlangsung selama 38 hari ini dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal ke berbagai target di Timur Tengah.
Sejumlah negara kini terus berupaya mencari solusi diplomatik untuk meredakan konflik yang semakin meluas.
Selain menolak gencatan senjata, Iran juga mengajukan sejumlah tuntutan dalam responsnya.
Menurut laporan IRNA, tuntutan tersebut mencakup penghentian konflik di kawasan, penyusunan protokol keamanan untuk pelayaran di Selat Hormuz, rekonstruksi, serta pencabutan sanksi.
Ratna Reply
Menarik sekali. Saya jadi ingin tahu lebih banyak